https://econtainers.co/blog/slot-gacor-4d/https://arsip.upi.edu/wp-content/uploads/slot-gacor-4d/https://econtainers.co/blog/slot-gacor-4d/ https://arsip.upi.edu/wp-content/uploads/slot-gacor-4d/ https://www.emprendedortecnologico.com/blog/slot-gacor/ https://www.asirkar.in/slot-4d/ https://consultorjava.com/slot-gacor/ Pentingnya Membangun Infrastruktur Jaringan Informasi Geospasial | Setda Majene

Pentingnya Membangun Infrastruktur Jaringan Informasi Geospasial

04 Sep 2018

Pentingnya Membangun Infrastruktur Jaringan Informasi Geospasial

Jakarta, Berita Geospasial - Badan Informasi Geospasial (BIG) bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar Rapat Koordinasi Nasional Infrastruktur Informasi Geospasial (Rakornas IIG) untuk Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) dengan tema ”Indonesia Connected: Satu Peta Prestasi Bangsa” bertempat di Hotel Borobudur Jakarta, pada Senin, 13 Agustus 2018. Kegiatan ini merupakan persiapan untuk berbagi pakai data melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) untuk mengakomodir informasi geospasial yang dihasilkan sesuai target Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP).

Acara ini diawali dengan laporan Ketua Panitia, Kepala Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial, Dr. Suprajaka, MT. Beliau menyampaikan tujuan dari Rapat Koordinasi Infrastruktur Informasi Geospasial ini ialah untuk menyampaikan laporan perkembangan status simpul jaringan berdasarkan Surat dari Menteri Dalam Negeri nomor 503/685A/SJ dalam rangka penyiapan infrastruktur dan jaringan untuk kesiapan bagi Pemerintah Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial BIG mengeluarkan surat pemberitahuan bahwa akan ada agenda rapat koordinasi penguatan jaringan informasi geospasial pada tingkat daerah.

Tujuan kedua dilaporakan bahwa pada Rakornas IIG ini, BIG melakukan uji infrastruktur informasi geospasial melalui teleconference dengan Pemerintah Daerah. Hal ini penting karena bagian dari implementasi terhadap 2 Perpres yaitu Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) dan  Perpres Kebijakan Satu peta terkait dengan berbagai pakai data melalui JIGN. Beliau juga menyampaikan bahwa telah dilaksanakan rapat koodinasi tingkat daerah dan pusat. Regional Sumatera telah dilaksanakan pada 14-15 Maret 2018 di Palembang, Regional Maluku dan Papua telah dilaksanakan pada 4 – 5 April 2018 di Manokwari, Regional Sulawesi telah dilaksanakan pada 17 – 18 April 2018 di Makassar, Regional Kalimantan telah dilaksanakan pada 24 – 25 April 2018 di Balikpapan, Regional Jawa, Bali dan Nusra telah dilaksanakan pada 8 – 9 Mei 2018 di Denpasar dan Tingkat Kementerian Lembaga Pusat telah dilaksanakan pada 17 Juli 2018 di Bogor.

Selanjutnya, arahan dari Kepala BIG, Hasanuddin Z. Abidin, bahwa terkait dengan perencanaan pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas sudah menyatakan bahwa hal yang terpenting dalam pembangunan sekarang adalah tematik, holistik, integrative dan spasial. Hal ini membuat peran informasi geospasial bersama informasi lainnya seperti informasi statistik menjadi sangat penting dalam perencanaan pembangunan nasional. Dapat dipahami Kebijakan Satu Peta (KSP) yang akan menghasilkan 85 peta tematik nantinya juga harus secara ekslusif digunakan dalam proses perencanaan pembangunan agar informasi geospasial ini baik secara struktural maupun kultural bisa dimanfaatkan untuk pembangunan. Maka informasi seperti ini harus bisa diberbagi pakaikan dan dimanfaatkan oleh seluruh Kementrian/Lembaga. Pemerintah Daerah dan bahkan masyarakat secara umum melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN).

Beliau menyatakan bahwa ide pembangunan JIGN ini sudah lama tercetus sejak tahun 1990, selanjutnya dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang JIGN maka JIGN harus segera direalisasikan untuk Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menunjuk simpul jaringan dengan membentuk unit pengelolaan dan penyebarluasan informasi geospasial selanjutnya akan terkoneksi dan mendukung kebijakan satu peta. Pembangunan JIGN melalui 5 pilar yaitu :

1. Pilar Kebijakan; akan terpenuhi apabila K/L/P telah memiliki peraturan perundangan yang mengatur terkait pemanfaatan dan pengelolaan DG dan IG,

2. Pilar Kelembagaan; akan terpenuhi apabila K/L/P telah menentukan unit produksi dan unit pengelolaan/penyebarluasan DG dan IG yang diatur dalam peraturan perundangan,

3. Pilar Teknologi; akan terpenuhi apabila K/L/P telah menjadi simpul jaringan aktif (terkoneksi Geoportal),

4. Pilar Standar; akan terpenuhi apabila data yang diupload telah sesuai dengan standar, dan

5. Pilar SDM; akan terpenuhi apabila K/L/P menjamin adanya SDM di bidang IG yang sesuai dengan tata kelola kelembagaan yang dibentuk.

“Dukungan pemerintah daerah untuk meningkatkan operasional fungsi Operasi Perangkat Daerah (OPD) simpul jaringan sangatlah penting, agar mampu mengintegrasikan dan mensingkronisasikan IGT, serta menyelesaikan berbagai permasalahan dan konflik ruang seperti tumpang tindih perijinan dan kebencanaan,” kata Bapak Hasanuddin Z. Abidin. Terakhir beliau menyatakan pentingnya sinergi antara para pemangku kepentingan baik pemerintah, akademisi, sector swasta, dan mitra pemerintah. Harapannya seluruh target Rencana Aksi KSP terwujud dalam rangka mewujudkan terintegrasi untuk berbagi pakai data. Untuk itu, beliau sangat berharap dengan adanya komunikasi, koordinasi dan konsolidasi antar simpul jaringan di tingkat pusat dan daerah dapat terus dilanjutkan.

Acara dilanjutkan arahan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution yang menuturkan Kebijakan Satu Peta (KSP) dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kebijakan nasional dan daerah. KSP juga memberikan kemudahan dan kepastian berusaha/berinvestasi, peringkat kemudahan berusaha/Ease Of Doing Business (EODB) di Indonesia dalam dua tahun terakhir mengalami kenaikan dari peringkat 106 (tahun 2016) ke peringkat 72 (tahun 2018). Dengan adanya produk kebijakan satu peta nantinya diharapkan dapat meningkatkan efisiensi logistik nasional. Lebih lanjut Darmin menjelaskan, untuk menjaga keberlanjutan Kebijakan Satu Peta, maka perlu disusun roadmap strategi jangka menengah dan panjang serta diharapkan adanya sinergi dengan data statistik BPS guna mendukung pencapaian

Sustainable Development Goals (SDGs).

Beliau berharap KSP tidak akan hanya berhenti pada 85 (delapan puluh lima) peta tematik, tetapi harus dilanjutkan dengan peta tematik lainnya, yang dapat dimanfaatkan untuk pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial dan pembangunan nasional. Seluruh peta tematik yang telah terintegrasi saat ini juga harus di-update secara berkala. Dalam arahanya Darmin berpesan, ke depannya perlu dilakukan peningkatan detail peta hingga mencapai skala 1:5.000. “BIG perlu mempercepat penyelesaian peta dasar skala besar dan standarisasi kualitas peta. Selain itu, proses Sinkronisasi harus terus diupayakan secara berkelanjutan untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih pemanfaatan lahan dan perizinan,” tegas Darmin.

Acara selanjutnya melihat kondisi Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) yang akan disampaikan melalui teleconference yang dilakukan oleh lima provinsi dan dua K/L, yaitu Provinsi Papua, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kota Manado, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian ESDM. Berikut yang tergabung dalam teleconference pada acara Rapat Koordinasi Nasional Infrastruktur Informasi Geospasial :

1. Provinsi Papua akan disampaikan oleh Pj. Gubernur Provinsi Papua Bapak Soedarmo

2. Provinsi Sumatera Selatan akan disampaikan oleh Gubernur Sumatera Selatan Bapak Alex Noerdin

3. Provinsi Kalimantan Timur akan disampaikan oleh Kepala Bappeda Prov Kalimantan Timur Bapak Zairin Zain

4. Provinsi Jawa Timur akan disampaikan oleh Kepala UPT Geospasial Jawa Timur Bapak Suci Purnomo

5. Kota Manado akan disampaikan oleh Walikota Manado Bapak G.S. Vicky Lumentut

6. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan disampaikan oleh Direktur Inventarisasi Sumber Daya Hutan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata lingkungan KLHK

7. Kementerian ESDM akan disampaikan oleh Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM Bapak Agus Cahyono Adi

 

Pada teleconference ini, disimpulkan bahwa data KSP setelah Perpresnya siap segera disampaikan ke daerah untuk perbaikan tata ruang/peninjauan kembali, perlu dibentuk/ditunjuk unit pengelolaan data spasial di daerah, kerjasama dengan Kemendagri dan Kemenpan. Selain itu, 5 (lima) pilar JIGN (peraturan hukum, kelembagaan, teknologi, sumber daya manusia, standar dan data) agar aktif dan operasional mempunyai budget consequences, sehingga Bappenas diharapkan bisa memberikan dukungan kebijakan untuk alokasi anggaran dan disusun protokol akses berbagi pakai data tengah disusun oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengatur tata kelola dan klasifikasi akses bagi K/L dan pemerintah daerah.

Pada Rakornas ini, tentunya peluncuran geoportal Satu Peta oleh Presiden Joko Widodo menjadi prestasi bersama, tetapi seyogyanya tidak dipandang sebagai titik akhir. Penting untuk memastikan data spasial hasil KSP terus menerus diperbaiki berdasarkan realita di lapangan. Permasalahan seperti tumpang tindih, konflik sosial, dan korupsi sumber daya alam hanya dapat diatasi jika berbagai pihak sungguh-sungguh menggunakan data dan peta yang terintegrasi, terakurat, dan terbaru untuk merancang pembangunan berkelanjutan. (NN)


Admin
04 Sep 2018