JENIS LAYANAN PADA BAGIAN HUKUM :
- PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI
- PEMBERIAN LAYANAN BANTUAN HUKUM
- LAYANAN DOKUMENTASI PRODUK HUKUM
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI
DASAR HUKUM
- UNDANG - UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- PERMENDAGRI NOMOR 80 TAHUN 2015 PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- PERBUP NOMOR 32 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
PERSYARATAN
- SURAT PERMOHONAN DARI OPD/PIHAK LAIN
- DRAFT SK
MEKANISME
- PEMOHON MENGAJUKAN SURAT PERMOHONAN PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN KEPADA BUPATI Cq KEPALA BAGIAN HUKUM
- SURAT DITERIMA OLEH PETUGAS LOKET DAN DICATAT DALAM BUKU AGENDA DAN REGISTER
- DRAF SK DIANALISIS OLEH FUNGSIONAL PERANCANG
- PENGETIKAN DRAFT SK OLEH OPERATOR
- PARAF KOORDINASI (FUNGSIONAL PERANCANG, KABAG, SEKDA)
- PENANDATANGAN SK OLEH BUPATI
- PEMBERIAN NOMOR SK
- PENGGANDAAN DAN LEGALISIR
- PENGARSIPAN
- PENYERAHAN SK KE PEMOHON
WAKTU
BIAYA
DOKUMENTASI DAN INFORMASI PRODUK HUKUM
DASAR HUKUM
- PERMENDAGRI NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH
- PERBUP NOMOR 32 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
PERSYARATAN
- SURAT PERMOHONAN DISERTAI LAMPIRAN : IDENTITAS DIRI/LEMBAGA
MEKANISME
- PERMOHONAN DISAMPAIKAN KE LOKET
- DISPOSISI KABAG KE SUB KOORDINATOR DOKUMENTASI DAN INFORMASI
- PENCARIAN DOKUMEN
- PENYERAHAN DOKUMEN DISERTAI BUKTI PENERIMAAN
WAKTU
BIAYA
PEMBERIAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
DASAR HUKUM
- PERDA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN
- PERBUP NOMOR 32 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
PERSYARATAN
- SURAT PERMOHONAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
- CATATAN URAIAN SINGKAT MATERI KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
- MEKANISME
- PEMOHON MENGAJUKAN SURAT PERMOHONAN KEPADA BUPATI Cq KEPALA BAGIAN HUKUM
- SURAT DITERIMA OLEH PETUGAS LOKET DAN DICATAT DALAM BUKU AGENDA DAN REGISTER
- PERMOHONAN DICATAT DALAM BUKU REGISTER
- DISPOSISI KEPALA BAGAN HUKUM KEPADA SUB KOORDINATOR BANTUAN HUKUM
- PENGKAJIAN DAN PENDALAMAN MATERI OLEH FUNGSIONAL ANALIS HUKUM
- PEMBUATAN DRAF TELAAHAN BAGI PEMOHON KONSULTASI HUKUM
- PEMBERIAN BANTUAN HUKUM (SURAT KUASA, GUGATAN/PERMOHONAN, JAWABAN DLL)
- JANGKA WAKTU
- KONSULTASI HUKUM MAKSIMAL 3 HARI
- BANTUAN HUKUM MAKSIMAL 3 HARI
BIAYA
